Bupati Natuna Cen Sui Lan terus mendorong penguatan konektivitas dan keterbukaan akses Natuna sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan guna mendongkrak identitas Natuna sebagai Key Tourism Area (KTA), menuju regenerative tourism.
Dalam koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bupati Natuna menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk memperluas konektivitas Natuna, baik melalui jaringan nasional maupun kerja sama internasional. Menurutnya, posisi Natuna yang strategis di kawasan perbatasan harus diikuti dengan kemudahan akses, peningkatan mobilitas, serta terbukanya peluang ekonomi baru.
Salah satu gagasan yang didorong adalah pengembangan kerja sama sister city antara Natuna dan Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok. Kerja sama ini diharapkan menjadi jembatan bagi Natuna untuk membangun hubungan langsung dengan mitra di luar negeri sekaligus memperluas jejaring ekonomi dan membuka akses global.
Tidak sebatas hubungan antarpemerintah daerah, kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang di berbagai sektor, seperti perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, teknologi, serta kelautan dan perikanan. Dengan demikian, produk dan potensi unggulan Natuna memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar yang lebih luas.
Bupati Natuna menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek pendekatan keamanan (security approach), tetapi juga pada pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Keterbukaan akses dan peningkatan aktivitas ekonomi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan produktif.
Dengan dukungan pemerintah pusat serta penguatan kerja sama nasional dan internasional, Natuna diharapkan semakin terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan, memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perbatasan (KD).
